 |
 |
| Masalah imigrasi memicu aksi protes di seluruh Amerika |
Minggu lalu, Presiden George W Bush dan sekelompok senator bipartisan merancang sebuah versi RUU yang juga akan memperkuat pengawasan di perbatasan.
Kesepakatan ini tejradi setelah ada perdebatan sengit selama berbulan-bulan dan para pengecam RUU ini tetap menyampaikan keberatan mereka.
Usulan itu harus diloloskan oleh kedua majelis di Konggres sebelum menjadi UU.
Presiden Bush, yang menetapkan reformasi imigrasi sebagai salah satu prioritasnya, mengatakan dia ingin agar undang-undang baru itu sudah berlaku akhir tahun ini.
Para pendukung RUU di Senat berharap usulan itu mendapatkan persetujuan dengan cepat dan tidak berlarut-larut sampai pemilihan presiden tahun 2008 dan menjadi isu kampanye.
DPR Amerika diperkirakan akan membahas usulan undang-undang imigrasi terpisah bulan Juli mendatang dan Bush tampaknya akan menghadapi perlawanan keras di DPR, demikian menurut wartawan BBC James Coomarasamy di Washington.
Apabila kedua versi RUU imigrasi itu dapat disatukan Presiden Bush dapat menandatanganinya menjadi undang-undang.
‘Amnesti’
Juru runding Partai Demokrat mengenai masalah imigrasi, Senator Edward Kennedy mengatakan, RUU itu akan menerapkan ‘jalan menuju kewarganegaraan yang sulit namun adil’.
“RUU itu tidak persis seperti yang saya inginkan, tetapi RUU ini adalah hasil kompromi besar dan peluang terbaik kita untuk akhirnya membetulkan sistim yang rusak ini,” kata Kennedy.
Pemimpin partai mayoritas di Senat, Harry Reid mengatakan kesepakatan ini “dapat menjadi titik awal” bagi sebuah perdebatan, tetapi dia menambahkan dia memiliki kekhawatiran serius mengenai sejumlah aspek.
Para pengamat beranggapan, kompromi itu kompromi yang dihasilkan minggu lalu membuat RUU itu sangat kompleks dan terbuka bagi banyak serangan dari berbagai sisi.
Menurut RUU Senat, pendatang gelap dapat meminta visa jenis baru, “Visa Z” yang dapat diperbaharui, setelah membayar denda sebesar $5.000.
Para pendatang gelap itu pada akhirnya dapat memohon izin tinggal tetap, lewat proses yang dapat memakan waktu beberapa tahun.
Para kepala keluarga harus kembali ke negara asal mereka terlebih dahulu dan mengajukan permohonan visa dari sana.
Pengawasan teknologi tinggi
RUU ini juga menerapkan “sisitim poin” yang menekankan pendidikan, kemampuan berbahasa dan ketrampilan imigran, bukan lagi hubungan keluarga, dalam memberi kartu hijau.
RUU itu juga akan menerapkan visa pekerja tamu sementara yang berlaku selama dua tahun.
Tetapi peraturan ini tidak akan diberlakukan sampai 18.000 penjaga perbatasan baru dikerahkan, dan tembok perbatasan dengan Meksiko diperkuat dan sistem pengawasan teknologi tinggi dipasang.
Menteri Keamanan Dalam Negeri Michael Chertoff mengatakan, berbagai persiapan di atas akan memakan waktu 18 bulan.
Para penentang RUU itu di Konggres mengatakan, usulan itu sama dengan memberi “amnesty” kepada orang-orang yang melanggar hukum.
Para pengecam lainnya mengatakan rencana itu akan membatasi hak imigran legal untuk bergabung dengan keluarga mereka.
Kelompok-kelompok pegiat hak imigran juga sudah menyampaikan kekhawatiran atas RUU itu, dengan mengatakan usulan mengenai pekerja tamu sementara pada akhirnya menutup kemungkinan para pekerja untuk mengajukan izin tinggal tetap.